1 Nagor

Macam-Macam Pekerjaan Gotong Royong Essay

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan (Frequently Asked Questions/FAQ) terkait dengan Program JKN.

1. Apa Latar Belakang dan Tujuan JKN?

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pada UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah menjalankan UUD 1945 tersebut dengan mengeluarkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004, SJSN diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Sosial dimana setiap peserta wajib membayar iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam SJSN, terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya. Sebelum JKN, pemerintah telah berupaya merintis beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, antara lain Askes Sosial bagi pegawai negeri sipil (PNS), penerima pensiun dan veteran, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek bagi pegawai BUMN dan swasta, serta Jaminan Kesehatan bagi TNI dan Polri. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, sejak tahun 2005 Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, yang awalnya dikenal dengan nama program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM), atau lebih populer dengan nama program Askeskin (Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin). Kemudian sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, program ini berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Seiring dengan dimulainya JKN per 1 Januari 2014, semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri, dan Jamkesmas), diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sama halnya dengan program Jamkesmas, pemerintah bertanggungjawab untuk membayarkan iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

2. Bagaimana Prinsip Pelaksanaan Program JKN?

Sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN, maka Jaminan Kesehatan Nasional dikelola dengan prinsip :

  1. Gotong royong. Dengan kewajiban semua peserta membayar iuran maka akan terjadi prinsip gotong royong dimana yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin
  2. Nirlaba. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak diperbolehkan mencari untung. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya harus dimanfaatkan untuk kepentingan peserta.
  3. Keterbukaan, kehati – hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip manajemen ini mendasari seluruh pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangan
  4. Portabilitas. Prinsip ini menjamin bahwa sekalipun peserta berpindah tempat tinggal atau pekerjaan, selama masih di wilayah Negara Republik Indonesia tetap dapat mempergunakan hak sebagai peserta JKN
  5. Kepesertaan bersifat wajib. Agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program.
  6. Dana Amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola sebaik – baiknya demi kepentingan peserta.
  7. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar – besar kepentingan peserta. 

3. Siapa saja yang menjadi peserta JKN?

Sebagaimana telah dijelaskan dalam prinsip pelaksanaan program JKN di atas, maka kepesertaan bersifat wajib. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Peserta JKN terdiri dari Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI).

Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, diantaranya disebutkan bahwa:

  1. Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah berkoordinasi dengan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
  2. Hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik (BPS) diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Sosial untuk dijadikan data terpadu.
  3. Data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dirinci menurut provinsi dan kabupaten/kota dan menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan
  4. Menteri Kesehatan mendaftarkan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

Untuk tahun 2014, peserta PBI JKN berjumlah 86,4 juta jiwa yang datanya mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan pada tahun 2011 oleh BPS dan dikelola oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Namun demikian, mengingat sifat data kepesertaan yang dinamis, dimana terjadi kematian, bayi baru lahir, pindah alamat, atau peserta adalah PNS, maka Menteri Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 149 tahun 2013 yang  memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengusulkan peserta pengganti yang jumlahnya sama dengan jumlah peserta yang diganti. Adapun peserta yang dapat diganti adalah mereka yang sudah meninggal, merupakan PNS/TNI/POLRI, pensiunan PNS/TNI/POLRI, tidak diketahui keberadaannya, atau peserta memiliki jaminan kesehatan lainnya. Disamping itu, sifat dinamis kepesertaan ini juga menyangkut perpindahan tingkat kesejahteraan peserta, sehingga banyak peserta yang dulu terdaftar sebagai peserta Jamkesmas saat ini tidak lagi masuk ke dalam BDT.

Peserta Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI)

Yang dimaksud dengan Peserta Non PBI dalam JKN adalah setiap orang yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, yang membayar iurannya secara sendiri ataupun kolektif ke BPJS Kesehatan. Peserta Non PBI JKN terdiri dari :

  1. Peserta penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu Setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, antara lain Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, dan Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah
  2. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, antara lain pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan lain sebagainya
  3. Bukan pekerja penerima dan anggota keluarganya, setiap orang yang tidak bekerja tapi mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan, antara lain Investor, Pemberi kerja, Penerima pensiun, Veteran, Perintis kemerdekaan, dan bukan pekerja lainnya yang memenuhi kriteria bukan pekerja penerima upah

4. Bagaimana dengan bayi baru lahir dari keluarga Peserta PBI JKN?  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, disebutkan pada pasal 11 ayat 1b bahwa ‘penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk dicantumkan sebagai PBI Jaminan Kesehatan karena memenuhi kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu’. Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa ‘Perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.

Sementara itu, Menteri Kesehatan melalui Surat Edaran Nomor HK/Menkes/32/I/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS Kesehatan pada Fasiitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 menjelaskan tentang Penjaminan terhadap bayi baru lahir dilakukan dengan ketentuan:

  1. Bayi baru lahir dari peserta PBI secara otomatis dijamin oleh BPJS Kesehatan. Bayi tersebut dicatat dan dilaporkan kepada BPJS Kesehatan oleh fasilitas kesehatan untuk kepentingan rekonsiliasi data PBI
  2. Bayi anak ke-1 (satu) sampai dengan anak ke-3 (tiga) dari peserta pekerja penerima upah secara otomatis dijamin oleh BPJS Kesehatan
  3. Bayi baru lahir dari:

1)     Peserta pekerja bukan penerima upah;

2)     Peserta bukan pekerja; dan

3)     Anak ke-4 (empat) atau lebih dari peserta penerima upah, dijamin hingga hari ke-7 (tujuh) sejak kelahirannya dan harus segera didaftarkan sebagai peserta.

  1. Apabila bayi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak didaftarkan hingga hari ke-7 (tujuh) sejak kelahirannya, mulai hari ke-8 (delapan) bayi tersebut tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

5. Apakah Kartu Peserta Jamkesmas 2013 masih berlaku?

Ya. Kartu peserta Jamkesmas tahun 2013 masih berlaku saat berobat ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

6. Bagaimana Status Peserta Jamkesmas Lama yang tidak masuk ke dalam Daftar Peserta PBI JKN?

Bagi peserta yang dahulu menjadi peserta Jamkesmas lama (sebelum tahun 2013) dan tidak lagi menjadi peserta PBI JKN dapat mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN non PBI melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (dahulu PT Askes Persero) di kantor cabang terdekat atau secara online (http://bpjs-kesehatan.go.id/statis-17-pendaftaranpeserta.html). Apabila peserta tersebut masuk ke dalam kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja, maka ada 3 (tiga) jenis iuran yang bisa dipilih disesuaikan dengan kemampuan keuangan keluarga.

Selain mendaftarkan diri sendiri dan keluarganya secara mandiri, dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 6A disebutkan bahwa ‘Penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota’. Pada pasal 16 lebih lanjut dijelaskan bahwa iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah. Sedangkan iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah.

7. Berapa Iuran yang harus dibayar dalam Program JKN?

Sesuai dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2013, terdapat besaran iuran per bulan tertentu yang harus dibayar sesuai dengan jenis kepesertaan masing-masing dalam JKN sebagai berikut:

 

 

8. Apa saja Manfaat yang diperoleh Peserta JKN?

Pelayanan yang dijamin bagi peserta adalah komprehensif sesuai kebutuhan medis yang meliputi:

ü  Pelayanan Kesehatan Tingkat I/Dasar, yaitu pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup:  

  1. Administrasi pelayanan
  2. Pelayanan promotif dan preventif
  3. Pemeriksaan, pengobatan & konsultasi medis
  4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif
  5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
  6. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis
  7. Pemeriksaan penunjang diagnostik lab Tk. I
  8. Rawat Inap Tk. I sesuai dengan Indikasi Medis

ü  Pelayanan Kesehatan Tingkat II/Lanjutan, terdiri dari:

  1. Rawat jalan, meliputi:
    1. Administrasi pelayanan
    2. Pemeriksaan, pengobatan & konsultasi spesialistik
    3. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis
    4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
    5. Pelayanan alat kesehatan implant
    6. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis
    7. Rehabilitasi medis
    8. Pelayanan darah
    9. Pelayanan kedokteran forensik
    10. Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan
  1. Rawat Inap yang meliputi:
    1. Perawatan inap non intensif
    2. Perawatan inap di ruang intensif
    3. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri

Adapun Pelayanan yang TIDAK dijamin meliputi:

  1. Pelayanan yang tidak mengikuti PROSEDUR
  2. Pelayanan di luar fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
  3. Pelayanan untuk tujuan kosmetik/estetika
  4. General check up, pengobatan alternatif
  5. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi
  6. Pelayanan kesehatan pada saat bencana
  7. Pasien bunuh diri/penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri/bunur diri/narkoba

9. Bagaimana Prosedur Berobat Peserta JKN?

Prosedur pelayanan pasien JKN adalah, peserta harus berobat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) baik itu Puskesmas, Klinik Swasta, Dokter Praktek, Klinik TNI/POLRI yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan sesuai dengan tempat peserta terdaftar. Apabila penyakit yang diderita tidak dapat diselesaikan di FKTP, maka pasien diberikan rujukan untuk melakukan pemeriksaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yakni Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP tempat peserta terdaftar, kecuali berada di luar wilayah FKTP tempat peserta terdaftar atau dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

Hanya pasien dalam kondisi Gawat Darurat yang dapat langsung dilayani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan. 

10. Bagaimana cara dan persyaratan mendaftar menjadi peserta JKN?

Calon peserta dapat mendaftarkan diri dan keluarganya melalui beberapa cara, yakni:

  1. Melalui Kantor BPJS Kesehatan
  2. Melalui web
  1. Melalui pihak ketiga -> channel Bank (Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI), PT POS, dll

Adapun berbagai dokumen yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pendaftaran adalah :

  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  2. Kartu Keluarga (KK)
  3. Kartu NPWP
  4. Foto Ukuran 3x4

11. Apakah ada iur biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta PBI JKN?

Pada prinsipnya tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta PBI JKN sepanjang mengikuti prosedur dan obat – obatan yang diresepkan oleh dokter masuk ke dalam daftar Formularium Nasional

12. Apakah JKN menanggung biaya transportasi pengobatan?

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan N. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional pasal 29 dijelaskan mengenai Pelayanan Ambulan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Pelayanan Ambulan merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu untuk menjaga kestabilan kondisi pasien dan hanya dijamin bila rujukan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pelayanan ambulan dapat dilihat lebih lengkap pada Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

13. Bagaimana pelayanan untuk peserta di wilayah yang tidak tersedia fasilitas kesehatan? 

Dalam buku Manual Pelaksanaan BPJS Kesehatan yang dimaksud dengan daerah tidak tersedia Faskes memenuhi syarat adalah sebuah kecamatan yang tidak terdapat Puskesmas, Dokter, Bidan atau Perawat. Penentuan daerah tersebut ditetapkan oleh dinas kesehatan setempat atas pertimbangan BPJS Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

Apabila peserta tinggal di daerah tersebut, maka BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi. Kompensasi untuk daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat diberikan dalam bentuk:

  1. Penggantian uang tunai dengan mengikuti prosedur pengajuan klaim perorangan
  2. Pengiriman tenaga kesehatan. Kompensasi pengiriman tenaga kesehatan bekerjasama dengan dinas kesehatan, organisasi profesi kesehatan, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan
  3. Penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu.

13.Apakah Pemerintah Daerah tetap diperbolehkan mengelola Jamkesda? 

Masih diperbolehkan. Peningkatan kepesertaan JKN salah satunya adalah dengan pengembangan kepesertaan integrasi Jamkesda ke dalam JKN. Dalam Peta Jalan Menuju Kepesertaan Semesta (Universal Health Coverage), mulai tahun 2015 kegiatan BPJS Kesehatan akan dititikberatkan pada integrasi kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan asuransi kesehatan komersial ke BPJS Kesehatan.

14. Apakah ada nomor kontak untuk bertanya atau mengadukan keluhan?

Segala pertanyaan dan keluhan dapat melalui kontak berikut ini :

  1. Halo Kemkes di nomor telepon 500 567
  2. Halo BPJS di nomor telepon 500 400

Informasi mengenai JKN dapat pula diketahui secara lebih lengkap di:

  1. http://www.jkn.kemkes.go.id
  2. http://bpjs-kesehatan.go.id

Sebagian isi FAQ diambil dari buku pegangan sosialisasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2014, website BPJS Kesehatan, Manual Pelaksanaan JKN-BPJS Kesehatan dan sumber rujukan lainnya.

 

Kembali ke atas

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan telah dianggap sebagai panacea—obat bagi segala macam penyakit, yaitu patologi pembangunan. Program-program yang dilakukan untuk, oleh, dan dari masyakarat umumnya mendasarkan pada semangat kesukarelaan, keswadayaan dan gotong royong, tiga kata kunci pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dianggap mampu menggerakkan potensi masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki, bahkan secara teknis keproyekan dianggap mampu menghasilkan pembangunan yang cenderung berkualitas ketimbangan pembangunan serupa yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak ketiga.
Meskipun dianggap sebagai resep mujarab, keluhan terhadap praktik pemberdayaan masyarakat juga tidak kurang-kurang. Masyarakat kita hari ini dianggap semakin materialistik sekaligus individualistik. Stimulan pembangunan yang dikucurkan pemerintah atau lembaga donor tidak bersambut gayung yang tercermin dari sikap dan perilaku swadaya serta gotong royong masyarakat yang mulai langka. Bantuan-bantuan stimulan yang diberikan kepada masyarakat bukan ditindaklanjuti oleh gerakan swadaya yang kompak, melainkan ditimpali dengan pertanyaan-pertanyaan seputar honorarium atau upah kerja.

Teladan Birokrasi
Apa yang terjadi dalam kehidupan kegotongroyongan masyarakat sesungguhnya merupakan cermin kehidupan berbangsa dan bernegara kita hari ini. Pertanyaan yang pantas kita kemukakan untuk diri kita sendiri adalah: apakah negara—dalam hal ini birokrasi sebagai perangkat hidupnya—telah memberi teladan yang patut dalam memasyarakatkan semangat korsa, swadaya, dan keserempakan dalam pembangunan?
Ada kisah teladan yang menarik saya kutipkan di sini. Dapat dibaca dalam buku Titik Ba yang ditulis sahabat saya Ahmad Thoha Faz, pembelajar asal Tegal (Mizan, 2008). Satu ketika Gandhi, bapak bangsa India dimintai tolong seorang ibu agar Gandhi berkenan memberi nasehat kepada anak sang ibu agar tak mengonsumsi gula-gula. Gula-gula—kita tahu—tak terlalu baik bagi kesehatan, terutama kesehatan gigi bila dikonsumsi berlebihan. Gandhi menyanggupi permintaan tolong sang ibu, namun meminta tempo beberapa waktu sebelum ia menyampaikan nasehatnya kepada sang anak. Sampai pada saat Gandhi merasa siap, Gandhi pun memberi nasehat pada sang anak untuk tidak lagi mengonsumsi gula-gula. Gandhi perlu waktu untuk memberi nasehat pada sang anak karena Gandhi sendiri ternyata seorang yang suka mengonsumsi gula-gula. Gandhi ingin memastikan bahwa ia juga tidak melakukan sesuatu, apabila ia hendak menasehati seseorang untuk tidak melakukan sesuatu itu.

Satu sikap yang segaris antara perkataan dan tindakan juga diteladankan KH Ahmad Dahlan, bapak Muhammadiyah. KH Ahmad Dahlan bertanya pada santrinya, apakah mereka telah mengerti makna Surat Al Maun dalam Al Quran yang mengajarkan untuk menyantuni anak yatim dan orang miskin. Santri-santri KH Ahmad Dahlan serentak menjawab: ya. Lalu KH Ahmad Dahlan bertanya lagi, apakah santri-santrinya telah menyantuni anak yatim dan fakir miskin yang dijawab oleh santrinya dengan: belum. KH Ahmad Dahlan kemudian mengatakan bila santri-santrinya belum mengerti makna Surat Al Maun karena belum mempraktikkannya. Bagi KH Ahmad Dahlan, mengerti idem ditto dengan melakukan.

Lalu, apa teladan birokrasi terhadap budaya gotong royong masyarakat? Saat masyarakat diberi bantuan stimulan untuk membangun gedung—sebut saja Balai Desa, hampir semua gedung perkantoran pemerintah dibangun dengan duit negara—bahkan dalam berita di media massa masih ada pula yang dikorupsi. Saat masyarakat diminta menghadiri dan mengelola acara ini itu dengan prinsip kesukarelawanan dan meluangkan waktu di luar pekerjaannya, birokrasi pada saat yang sama menghadiri acara tersebut memperoleh uang saku dan biaya perjalanan dinas dari kantornya serta melaksanakan kegiatan sebagai pekerjaannya sehari-hari.

Semangat gotong royong sudah sepatutnya ditumbuhkan juga di kalangan birokrasi. Kewibawaan birokrasi hari ini ditandai dengan satunya sikap dan perbuatan. Misalnya ketika membangun gedung perkantoran pemerintah, birokrat juga melakukan iuran, sesuatu yang selama ini nyaris belum dilakukan. Pengecualian dilakukan antara lain teman-teman organisasi profesi di bidang pendidikan dan kesehatan yang terbiasa membangun gedung organisasi profesinya secara swadaya. Namun pembangunan gedung Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di banyak tempat rasanya anggarannya semua full APBD atau APBN.

Dapat dipastikan, bila birokrasi memulai sikap gotong royong dalam bekerja—misalnya bentuknya dengan melakukan pekerjaan senilai 200 dari yang dianggarkan senilai 100, tak perlu dimasyarakatkan gotong royong akan tumbuh dengan sendirinya di tengah masyarakat. Sebagian pemimpin kita sebenarnya telah menunjukkan iktikad ini: berlelah-lelah di lapangan, memotret problematika, dan memutuskan langkah-langkah tindak lanjut yang konkret. Tak salah bila kalimat bijak mengatakan: pemimpin adalah orang yang pertama menikmati kesulitan dalam masyarakatnya, dan orang yang terakhir kali menikmati kesenangan dalam masyarakatnya. Pemimpin model begini, sama-sama kita doakan insya Allah menjadi ahli surga.

*Febrie Hastiyanto; Pegiat Kelompok Studi IdeA Tegal.
*Dimuat Majalah Lentera, Edisi 8 Tahun VIII/November 2015.

Terkait

This entry was posted on Desember 29, 2015 pada 1:10 am and is filed under Majalah Lentera, Uncategorized.

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *